Aksi akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kemenhub, dan DPR RI mulai pukul 13.00 WIB. Sekitar 500.000 driver dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi akan mematikan aplikasi (off-bid massal).
Sehingga dampak yang akan ditimbulkan oleh aksi ojol nanti berpotensi melumpuhkan layanan transportasi online di Jakarta dan kota besar lainnya. Garda Indonesia telah meminta maaf atas kemacetan yang mungkin terjadi.
Respons Pemerintah dan Aplikator Ojol
Wakil Ketua BAM DPR, Adian Napitupulu (PDIP), mendukung penurunan potongan tarif menjadi 10% dan akan membahasnya dengan Kemenhub, Kemnaker, dan Komdigi.
Gojek, Grab, dan Maxim membantah melanggar aturan. Mereka mengklaim potongan maksimal 20% (15% biaya aplikasi + 5% untuk program kesejahteraan driver).
Aksi 20 Mei 2025 menjadi ujian bagi pemerintah dan aplikator untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis digital dengan kesejahteraan pekerja.
Jika tidak direspons, gelombang protes berpotensi memicu krisis layanan transportasi online nasional.
